LIGA CHAMPION
Bayern Tempel Ketat Rooney
Selasa, 30 Maret 2010, 20:13:15 WIB
Laporan: Octa Kusuma Nugraha
Jakarta, RMOL. Kubu Bayern Munich dipastikan menjaga ketat pergerakan striker tajam Manchester United, Wayne Rooney pada pertandingan Liga Champions Rabu (31/3) dinihari nanti, di stadion Allianz Arena.
Menurut penyerang sayap Munich, Franck Ribery, saat ini ketergantungan MU pada Rooney sangat besar. Maklum, jika melihat torehan 30 gol yang telah dicetak penyerang timnas Inggris ini.
"Rooney menjadi tumpuan United musim ini. Kami harus menjaganya ketat,"ucap Ribery pada The Sun.
Bahkan, gelandang asal Perancis ini mengaku kagum dan memuji penampilan Rooney sepanjang musim.
"Rooney adalah tipikal pemain yang haus gol, yang memberikan segalanya bagi tim. Dia akan menekel, bertahan, menyerang, mencetak gol. Dia sangat percaya diri," puji Ribery.
Namun, Ribery mencoba sesumbar, bahwa timnya punya kesempatan dan kualitas guna mengalahkan jawara Liga Inggris tersebut.
"Seluruh dunia memprediksi kami kalah, tapi saya pikir kami masih punya kesempatan besar," tambahnya.
Pertemuan dengan MU pun diperkirakan akan menjadi pertandingan terakhir Ribery bersama Munich. Maklum, Ribery diprediksi hengkang musim depan, bila klub Jerman tersebut gagal merebut trofi Liga Champions. Dan, Red Devils termasuk salah satu tim yang telah menyatakan keinginan guna menampung Ribery. [oct]
Rabu, 31 Maret 2010
tugas pkn
Indicator 123(saleh )
Rasa Keadilan Tak Terpenuhi
Contoh kasus
Penyusunan berkas perkara terkait Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, telah memenuhi syarat legal formalistik. Namun, rasa keadilan masyarakat belum terpenuhi dalam kasus yang sudah digelarperkarakan itu.
Penilaian itu disampaikan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit dan Chandra (Tim Delapan) yang dipimpin anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Adnan Buyung Nasution, Sabtu (7/11) malam di Jakarta. Berkas perkara Bibit dan Chandra sudah digelarperkarakan bersama oleh Polri dan Kejaksaan Agung.
Sebab
Bibit dan Chandra disangka melakukan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan penyuapan oleh penyidik Polri. Sangkaan itu terkait penerbitan pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap pemilik PT Masaro Radiocom, Anggoro Widjojo, serta penerbitan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra. Pemerasan dan penyuapan juga terkait kasus Anggoro, yakni dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Anggoro adalah tersangka dalam kasus di Departemen Kehutanan itu dan menjadi buronan KPK.
Akibat
, Tim Delapan menyatakan, penyusunan berkas perkara penyangkaan dan penahanan dua pimpinan KPK nonaktif itu, yang dilakukan penyidik Polri, masih harus diperbaiki lebih dalam. Banyak pertanyaan besar dan fundamental dalam kasus itu yang belum terjawab. Kini berkas perkara Chandra dan Bibit berada di Kejaksaan Agung.
Penilaian itu dipaparkan anggota Tim Delapan, Anies Baswedan, seusai gelar perkara kasus Bibit dan Chandra di Gedung Wantimpres, Jakarta, Sabtu malam. Dalam gelar perkara itu, hadir tim Kejagung yang dipimpin Direktur Penuntutan pada Tindak Pidana Khusus Kejagung Fietra Sani dan tim Polri yang dipimpin Direktur III Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yovianes Mahar
Solusi
Permasalahan ini sangat rumit karma secara tidak langsung melibatkan Dua instansi besar di negeri ini,kpk dan polri itulah julukan untuk buaya dan cicak,Menurutkamiuntukmenyelsaikan masalah besar seperti ini kita haus mengembalikan fungsi hukum yang sesungguhnya dimana hokum dalah panglima tertinggi.jaga harus di butuhkan kejujuran dari semua pihak itu yang menurut kami paling sentral.
INDIKATOR 7.8
Contoh kasus
Sekitar 300.000 pelaku usaha mikro di Provinsi Banten hingga saat ini masih terjerat rentenir dalam hal permodalan. nkan.
Jumlah pengusaha mikro yang masih meminjam uang ke rentenir sebetulnya turun sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Banten, ada lebih dari 800.000 usaha mikro, kecil, dan menengah, dan sekitar 500.000 di antaranya termasuk golongan usaha mikro. Jumlah 300.000 pelaku usaha mikro yang terjerat rentenir itu merupakan jumlah yang besar.
�Meski turun, kami bertekad agar pelaku usaha mikro bisa terbebas dari praktik pinjam uang dari rentenir meski memang ini sulit,� kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Banten Muhamad Basri di Serang, Jumat (9/10).
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Hudaya, sulitnya membebaskan pelaku usaha mikro dari jeratan rentenir ini disebabkan masih adanya persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam mengakses kredit dari lembaga keuangan. Ketika meminjam ke bank, pelaku usaha mikro sering terbentur masalah agunan dan persyaratan teknis lainnya yang kerap tidak mudah dipenuhi.
sebab
Hal itu terjadi karena mereka kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan, terutama perbankan.sementara mereka sangat membutuhkan modal secepatnya
Untuk menbangun usahanya.sehingga pelaku usaha mikro terpaksa memilih meminjam uang kepada rentenir yang dalam waktu singkat—kurang dari satu hari—bisa langsung mengucurkan pinjaman tanpa persyaratan yang berbelit-belit. Kemudahan seperti itu tidak bisa dilakukan perbankan karena harus melalui prosedur birokrasi administrasi.
Akibat
para pedagang Datang minta bantuan kepada rentenir kemudian menjadi pilihan ketimbang datang ke lembaga keuangan yang prosesnya membutuhkan waktu, syarat agunan, dan proses administrasi lainnya. Walaupun pada akhirnya pelaku usaha mikro itu harus membayar lebih karena pinjam ke rentenir,� kata Hudaya.
Meskipun meminjam modal kepada rentenir bisa cepat dan mudah, kata Hudaya, pelaku usaha mikro pada akhirnya harus membayar lebih banyak ketika mengembalikan pin pinjam
Solusi
Terkait dengan hal itumenurut kami, koperasi harus mempermudah penyaluran pinjaman untuk mencegah anggotanya terjerat rentenir. Di sisi lain, masih banyak koperasi di �Akibat tiga persoalan klasik tersebut, dari sekitar 5.000 unit koperasi yang tersebar di selain berusaha meningkatkan kemampuan manajemen dan sumber daya manusia pengelola koperasi, semisal melalui pelatihan, pihaknya juga mendorong agar kalangan perbankan memiliki kebijakan yang dapat mempermudah penyaluran kredit untuk membantu perekonomian rakyat. Hal itu dilakukan agar pelaku usaha mikro tidak terjerat praktik pinjam uang kepada rentenir.
Kita juga harus menyosialisasikan kepada warga supaya jangan pinjam kepada rentenir. Di samping itu, beberapa kali juga sering dilakukan peluncuran permodalan, seperti lewat pegadaian, koperasi, dan juga dana bergulir. Apabila rentenir hilang, daya beli masyarakat tentu akan meningkat,.
INDIKATOR 9,10
CONTOH KASUS
Kemiskinan dan Kualitas Kelembagaan
kemiskinan sudah sangat mengerikan bukan saja dilihat dari segi angka. Realitas keseharian kita telah menjadi saksi betapa implikasi dari tingkat kemiskinan yang tinggi sudah sangat mengkhawatirkan kita semua. Kemiskinan yang merajalela sangat terkait dengan kualitas kelembagaan ekonomi kita sehingga untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa sekadar memberi subsidi. Kualitas kelembagaan itu sendiri harus diperbaiki.,1 persen di tahun 2005, masih tersisa tak kurang dari 8,9 persen angka pengangguran.
SEBAB
Penyebabnya adalah rendahnya kualitas institusi ekonomi kita
Tanpa perbaikan kualitas institusi ekonomi, mustahil kemiskinan bisa ditanggulangi. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemberantasan korupsi harus digalakkan. Sebagaimana dikatakan Jeffrey D Sachs, kemiskinan yang dahsyat bisa kita atasi dalam generasi kita, asal ditangani dengan cara tidak biasa. Soal korupsi, jangan berdalih untuk menghilangkankannya dibutuhkan beberapa generasi. Korupsi bisa diberantas di generasi kita asalkan menggunakan metode nonkonservatif (heterodox).
AKIBAT
. Kemiskinan yang merajalela dan penganguan yang semakin bertambah walaupun sebenarnya
pengangguran sama sekali tidak mereprentasikan kemiskinan. Jika pengangguran didefinisikan sebagai orang yang tidak mampu memiliki pekerjaan secara formal, banyak orang yang bahkan tidak bisa masuk dalam kategori penganggur karena hidupnya berada di sektor informal. Di tahun 2005 diperkirakan jumlah penduduk yang taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan, menurut ukuran Bank Dunia (2 dollar AS/hari), masih sebesar 49,5 persen.
SOLUSI
Dalam rumus ekonomi, satu-satunya cara menanggulangi pengangguran (dan kemiskinan) adalah dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, anggaran pemerintah (APBN) sudah tidak mampu lagi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara sektor swasta masih belum bergerak maksimal. Usaha pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, yang diharapkan mampu mendorong bergeraknya sektor swasta, masih mengalami kendala pendanaan.
. Selain harus merancang aturan formal yang memadai, kebijakan pemerintah juga harus memengaruhi tindakan para aktor ekonomi. Korupsi yang masih terus terjadi merupakan bukti, kebijakan pemerintah masih berhenti pada formalitas aturan dan belum sampai memengaruhi tindakan para aktor ekonomi. Hukuman berat bagi para koruptor, termasuk para menteri yang terlibat korupsi, akan membantu mendisiplinkan perilaku para aktor ekonomi.
Tanpa perbaikan kualitas institusi ekonomi, mustahil kemiskinan bisa ditanggulangi. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemberantasan korupsi harus digalakkan. Sebagaimana dikatakan Jeffrey D Sachs, kemiskinan yang dahsyat bisa kita atasi dalam generasi kita, asal ditangani dengan cara tidak biasa. Soal korupsi, jangan berdalih untuk menghilangkankannya dibutuhkan beberapa generasi. Korupsi bisa diberantas di generasi kita asalkan menggunakan metode nonkonservatif (heterodox).
Tidak ada tawar-menawar lagi: untuk menyelesaikan kemiskinan, korupsi harus ditekan. Dengan demikian, akan tercipta kerangka kelembagaan yang memadai untuk menopang kinerja ekonomi dengan kualitas tinggi.
INDIKATOR11.12
Pendidikan
CONTOH KASUS
Kurikulum pendidikan kita rasanya cukup dinamis, saking dinamisnya setiap saat terus berubah, membingungkan anak didik maupun guru/pendidik sekalipun. Memang kurikulum seharusnya bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, artinya setiap waktu kurikulum seharusnya diperbaharui dan diperkaya, tetapi pergantian/perubahan dalam interval waktu yang terlalu singkat juga tidak baik, di samping membingungkan semua pihak juga tidak efisien, akan menghambur-hamburkan biaya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan lain yang jauh lebih membutuhkan serta terkesan menjadi proyek segelintir oknum. Disisi lain hal yang cukup memprihatinkan juga adalah masih rendahnya kesejahteraan para guru/pendidik kita, tetapi ini adalah kondisi umum pegawai negeri kita. Ironi memang, disatu sisi kita menginginkan dunia pendidikan kita maju, disisi lain nasib para guru masih terabaikan. Tidak jarang kita lihat para guru kita mencari penghasilan sampingan karena gaji sebagai guru tidak mencukupi, dengan kondisi ini mungkinkah para guru berfikir maksimal dalam menyiapkan bahan-bahan pelajaran sebagai bekal untuk diberikan kepada anak murid/siswanya.
SEBAB
Dari segi pendanaan dunia pendidikan nasional memang masih banyak kendala dengan minimnya anggaran. Kondisi ini telah menjadi topik dan isu yang diangkat dalam setiap diskusi yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Tetapi isu ini seperti menelusuri benang kusut yang sulit dicarikan penyelesaiannya. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya infrastruktur pendidikan yang tersedia, mulai dari ruang belajar/kelas yang jauh dari layak ataupun sarana penunjang pendidikan lainnya yang tidak memadai.
AKIBAT
pendidikan. Pada dekade 70an dunia pendidikan kita sedikit berada diatas negara tetangga kita Malaysia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa Malaysia yang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri Indonesia, namun pemandangan yang demikian makin sulit kita lihat sekarang, justru yang terjadi adalah makin banyaknya pelajar Indonesia yang berminat melanjutkan kuliahnya di negara jiran tersebut. Begitu juga pada strata pendidikan menengah, pada dekade 70an jamak kita lihat guru-guru bidang eksakta kita diminta oleh pemerintah Malaysia untuk mengajar disana, sehingga tidak jarang guru eksakta kita di zaman tersebut dapat menikmati manisnya ringgit Malaysia.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak sekolah negeri yang membebani murid/siswanya dengan segala pungutan yang dikemas dalam bentuk partisipasi aktif orangtua dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Biasanya pihak sekolah berlindung dibalik organisasi persatuan orangtua murid/siswa yang biasa disebut “Komite Sekolah�, dalam prakteknya pungutan/bentuk partisipasi ini tidak memaksa tetapi pihak sekolah menggiring kepada situasi dan kondisi pihak orangtua mau tidak mau sulit menghindar dari pungutan tersebut.
Bagi orangtua yang berkemampuan dalam hal finansial memang apapun pungutan tidak menjadi masalah, tetapi kenyataan dimasyarakat kita dalam situasi ekonomi yang sangat sulit saat ini kalau disama ratakan hal ini tentunya akan menjadi beban yang sangat berarti bagi orangtua. Padahal dengan dikuranginya subsidi BBM yang dialihkan salah satunya adalah untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikucurkan ke setiap sekolah seharusnya ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pendidikan disetiap tingkatan seefektif mungkin tanpa diselewengkan.
SOLUSI
Menurut kami langkah-langkah yang harus diambil pemerintah adalah memberantas mafia pendidikan ,para koruptor walaupun dana yang dikucurkan pemerintah sudah memenuhi amanah uu yaitu 20%dari APBN tapi jika tikus tikus berdasi itu tak di berantas kami yakin dan percaya bahwa dana itu hanya hanya di nikmati oleh orang orang tak bertanggungjawab itu.jadi menurut kami dana 20% dari APBN harus tepat sasaran.
Rasa Keadilan Tak Terpenuhi
Contoh kasus
Penyusunan berkas perkara terkait Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, telah memenuhi syarat legal formalistik. Namun, rasa keadilan masyarakat belum terpenuhi dalam kasus yang sudah digelarperkarakan itu.
Penilaian itu disampaikan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit dan Chandra (Tim Delapan) yang dipimpin anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Adnan Buyung Nasution, Sabtu (7/11) malam di Jakarta. Berkas perkara Bibit dan Chandra sudah digelarperkarakan bersama oleh Polri dan Kejaksaan Agung.
Sebab
Bibit dan Chandra disangka melakukan penyalahgunaan wewenang, pemerasan, dan penyuapan oleh penyidik Polri. Sangkaan itu terkait penerbitan pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap pemilik PT Masaro Radiocom, Anggoro Widjojo, serta penerbitan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra. Pemerasan dan penyuapan juga terkait kasus Anggoro, yakni dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. Anggoro adalah tersangka dalam kasus di Departemen Kehutanan itu dan menjadi buronan KPK.
Akibat
, Tim Delapan menyatakan, penyusunan berkas perkara penyangkaan dan penahanan dua pimpinan KPK nonaktif itu, yang dilakukan penyidik Polri, masih harus diperbaiki lebih dalam. Banyak pertanyaan besar dan fundamental dalam kasus itu yang belum terjawab. Kini berkas perkara Chandra dan Bibit berada di Kejaksaan Agung.
Penilaian itu dipaparkan anggota Tim Delapan, Anies Baswedan, seusai gelar perkara kasus Bibit dan Chandra di Gedung Wantimpres, Jakarta, Sabtu malam. Dalam gelar perkara itu, hadir tim Kejagung yang dipimpin Direktur Penuntutan pada Tindak Pidana Khusus Kejagung Fietra Sani dan tim Polri yang dipimpin Direktur III Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yovianes Mahar
Solusi
Permasalahan ini sangat rumit karma secara tidak langsung melibatkan Dua instansi besar di negeri ini,kpk dan polri itulah julukan untuk buaya dan cicak,Menurutkamiuntukmenyelsaikan masalah besar seperti ini kita haus mengembalikan fungsi hukum yang sesungguhnya dimana hokum dalah panglima tertinggi.jaga harus di butuhkan kejujuran dari semua pihak itu yang menurut kami paling sentral.
INDIKATOR 7.8
Contoh kasus
Sekitar 300.000 pelaku usaha mikro di Provinsi Banten hingga saat ini masih terjerat rentenir dalam hal permodalan. nkan.
Jumlah pengusaha mikro yang masih meminjam uang ke rentenir sebetulnya turun sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di Banten, ada lebih dari 800.000 usaha mikro, kecil, dan menengah, dan sekitar 500.000 di antaranya termasuk golongan usaha mikro. Jumlah 300.000 pelaku usaha mikro yang terjerat rentenir itu merupakan jumlah yang besar.
�Meski turun, kami bertekad agar pelaku usaha mikro bisa terbebas dari praktik pinjam uang dari rentenir meski memang ini sulit,� kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Banten Muhamad Basri di Serang, Jumat (9/10).
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Hudaya, sulitnya membebaskan pelaku usaha mikro dari jeratan rentenir ini disebabkan masih adanya persoalan yang dihadapi pelaku usaha mikro dalam mengakses kredit dari lembaga keuangan. Ketika meminjam ke bank, pelaku usaha mikro sering terbentur masalah agunan dan persyaratan teknis lainnya yang kerap tidak mudah dipenuhi.
sebab
Hal itu terjadi karena mereka kesulitan mengakses pinjaman dari lembaga keuangan, terutama perbankan.sementara mereka sangat membutuhkan modal secepatnya
Untuk menbangun usahanya.sehingga pelaku usaha mikro terpaksa memilih meminjam uang kepada rentenir yang dalam waktu singkat—kurang dari satu hari—bisa langsung mengucurkan pinjaman tanpa persyaratan yang berbelit-belit. Kemudahan seperti itu tidak bisa dilakukan perbankan karena harus melalui prosedur birokrasi administrasi.
Akibat
para pedagang Datang minta bantuan kepada rentenir kemudian menjadi pilihan ketimbang datang ke lembaga keuangan yang prosesnya membutuhkan waktu, syarat agunan, dan proses administrasi lainnya. Walaupun pada akhirnya pelaku usaha mikro itu harus membayar lebih karena pinjam ke rentenir,� kata Hudaya.
Meskipun meminjam modal kepada rentenir bisa cepat dan mudah, kata Hudaya, pelaku usaha mikro pada akhirnya harus membayar lebih banyak ketika mengembalikan pin pinjam
Solusi
Terkait dengan hal itumenurut kami, koperasi harus mempermudah penyaluran pinjaman untuk mencegah anggotanya terjerat rentenir. Di sisi lain, masih banyak koperasi di �Akibat tiga persoalan klasik tersebut, dari sekitar 5.000 unit koperasi yang tersebar di selain berusaha meningkatkan kemampuan manajemen dan sumber daya manusia pengelola koperasi, semisal melalui pelatihan, pihaknya juga mendorong agar kalangan perbankan memiliki kebijakan yang dapat mempermudah penyaluran kredit untuk membantu perekonomian rakyat. Hal itu dilakukan agar pelaku usaha mikro tidak terjerat praktik pinjam uang kepada rentenir.
Kita juga harus menyosialisasikan kepada warga supaya jangan pinjam kepada rentenir. Di samping itu, beberapa kali juga sering dilakukan peluncuran permodalan, seperti lewat pegadaian, koperasi, dan juga dana bergulir. Apabila rentenir hilang, daya beli masyarakat tentu akan meningkat,.
INDIKATOR 9,10
CONTOH KASUS
Kemiskinan dan Kualitas Kelembagaan
kemiskinan sudah sangat mengerikan bukan saja dilihat dari segi angka. Realitas keseharian kita telah menjadi saksi betapa implikasi dari tingkat kemiskinan yang tinggi sudah sangat mengkhawatirkan kita semua. Kemiskinan yang merajalela sangat terkait dengan kualitas kelembagaan ekonomi kita sehingga untuk mengatasi kemiskinan tidak bisa sekadar memberi subsidi. Kualitas kelembagaan itu sendiri harus diperbaiki.,1 persen di tahun 2005, masih tersisa tak kurang dari 8,9 persen angka pengangguran.
SEBAB
Penyebabnya adalah rendahnya kualitas institusi ekonomi kita
Tanpa perbaikan kualitas institusi ekonomi, mustahil kemiskinan bisa ditanggulangi. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemberantasan korupsi harus digalakkan. Sebagaimana dikatakan Jeffrey D Sachs, kemiskinan yang dahsyat bisa kita atasi dalam generasi kita, asal ditangani dengan cara tidak biasa. Soal korupsi, jangan berdalih untuk menghilangkankannya dibutuhkan beberapa generasi. Korupsi bisa diberantas di generasi kita asalkan menggunakan metode nonkonservatif (heterodox).
AKIBAT
. Kemiskinan yang merajalela dan penganguan yang semakin bertambah walaupun sebenarnya
pengangguran sama sekali tidak mereprentasikan kemiskinan. Jika pengangguran didefinisikan sebagai orang yang tidak mampu memiliki pekerjaan secara formal, banyak orang yang bahkan tidak bisa masuk dalam kategori penganggur karena hidupnya berada di sektor informal. Di tahun 2005 diperkirakan jumlah penduduk yang taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan, menurut ukuran Bank Dunia (2 dollar AS/hari), masih sebesar 49,5 persen.
SOLUSI
Dalam rumus ekonomi, satu-satunya cara menanggulangi pengangguran (dan kemiskinan) adalah dengan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Padahal, anggaran pemerintah (APBN) sudah tidak mampu lagi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara sektor swasta masih belum bergerak maksimal. Usaha pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur, yang diharapkan mampu mendorong bergeraknya sektor swasta, masih mengalami kendala pendanaan.
. Selain harus merancang aturan formal yang memadai, kebijakan pemerintah juga harus memengaruhi tindakan para aktor ekonomi. Korupsi yang masih terus terjadi merupakan bukti, kebijakan pemerintah masih berhenti pada formalitas aturan dan belum sampai memengaruhi tindakan para aktor ekonomi. Hukuman berat bagi para koruptor, termasuk para menteri yang terlibat korupsi, akan membantu mendisiplinkan perilaku para aktor ekonomi.
Tanpa perbaikan kualitas institusi ekonomi, mustahil kemiskinan bisa ditanggulangi. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pemberantasan korupsi harus digalakkan. Sebagaimana dikatakan Jeffrey D Sachs, kemiskinan yang dahsyat bisa kita atasi dalam generasi kita, asal ditangani dengan cara tidak biasa. Soal korupsi, jangan berdalih untuk menghilangkankannya dibutuhkan beberapa generasi. Korupsi bisa diberantas di generasi kita asalkan menggunakan metode nonkonservatif (heterodox).
Tidak ada tawar-menawar lagi: untuk menyelesaikan kemiskinan, korupsi harus ditekan. Dengan demikian, akan tercipta kerangka kelembagaan yang memadai untuk menopang kinerja ekonomi dengan kualitas tinggi.
INDIKATOR11.12
Pendidikan
CONTOH KASUS
Kurikulum pendidikan kita rasanya cukup dinamis, saking dinamisnya setiap saat terus berubah, membingungkan anak didik maupun guru/pendidik sekalipun. Memang kurikulum seharusnya bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, artinya setiap waktu kurikulum seharusnya diperbaharui dan diperkaya, tetapi pergantian/perubahan dalam interval waktu yang terlalu singkat juga tidak baik, di samping membingungkan semua pihak juga tidak efisien, akan menghambur-hamburkan biaya yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan lain yang jauh lebih membutuhkan serta terkesan menjadi proyek segelintir oknum. Disisi lain hal yang cukup memprihatinkan juga adalah masih rendahnya kesejahteraan para guru/pendidik kita, tetapi ini adalah kondisi umum pegawai negeri kita. Ironi memang, disatu sisi kita menginginkan dunia pendidikan kita maju, disisi lain nasib para guru masih terabaikan. Tidak jarang kita lihat para guru kita mencari penghasilan sampingan karena gaji sebagai guru tidak mencukupi, dengan kondisi ini mungkinkah para guru berfikir maksimal dalam menyiapkan bahan-bahan pelajaran sebagai bekal untuk diberikan kepada anak murid/siswanya.
SEBAB
Dari segi pendanaan dunia pendidikan nasional memang masih banyak kendala dengan minimnya anggaran. Kondisi ini telah menjadi topik dan isu yang diangkat dalam setiap diskusi yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Tetapi isu ini seperti menelusuri benang kusut yang sulit dicarikan penyelesaiannya. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya infrastruktur pendidikan yang tersedia, mulai dari ruang belajar/kelas yang jauh dari layak ataupun sarana penunjang pendidikan lainnya yang tidak memadai.
AKIBAT
pendidikan. Pada dekade 70an dunia pendidikan kita sedikit berada diatas negara tetangga kita Malaysia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa Malaysia yang menuntut ilmu di perguruan tinggi negeri Indonesia, namun pemandangan yang demikian makin sulit kita lihat sekarang, justru yang terjadi adalah makin banyaknya pelajar Indonesia yang berminat melanjutkan kuliahnya di negara jiran tersebut. Begitu juga pada strata pendidikan menengah, pada dekade 70an jamak kita lihat guru-guru bidang eksakta kita diminta oleh pemerintah Malaysia untuk mengajar disana, sehingga tidak jarang guru eksakta kita di zaman tersebut dapat menikmati manisnya ringgit Malaysia.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak sekolah negeri yang membebani murid/siswanya dengan segala pungutan yang dikemas dalam bentuk partisipasi aktif orangtua dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan. Biasanya pihak sekolah berlindung dibalik organisasi persatuan orangtua murid/siswa yang biasa disebut “Komite Sekolah�, dalam prakteknya pungutan/bentuk partisipasi ini tidak memaksa tetapi pihak sekolah menggiring kepada situasi dan kondisi pihak orangtua mau tidak mau sulit menghindar dari pungutan tersebut.
Bagi orangtua yang berkemampuan dalam hal finansial memang apapun pungutan tidak menjadi masalah, tetapi kenyataan dimasyarakat kita dalam situasi ekonomi yang sangat sulit saat ini kalau disama ratakan hal ini tentunya akan menjadi beban yang sangat berarti bagi orangtua. Padahal dengan dikuranginya subsidi BBM yang dialihkan salah satunya adalah untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dikucurkan ke setiap sekolah seharusnya ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pendidikan disetiap tingkatan seefektif mungkin tanpa diselewengkan.
SOLUSI
Menurut kami langkah-langkah yang harus diambil pemerintah adalah memberantas mafia pendidikan ,para koruptor walaupun dana yang dikucurkan pemerintah sudah memenuhi amanah uu yaitu 20%dari APBN tapi jika tikus tikus berdasi itu tak di berantas kami yakin dan percaya bahwa dana itu hanya hanya di nikmati oleh orang orang tak bertanggungjawab itu.jadi menurut kami dana 20% dari APBN harus tepat sasaran.
Langganan:
Postingan (Atom)